Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Amrizal J. Prang

Abstract


ABSTRACT: Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Salah satunya kekuasan judicial (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini sebagian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga baru, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, perubahan ketiga, 2001 joncto UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, joncto Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara eksplisit lembaga negara yang bewenang untuk menguji konstitusionalitas tidaknya suatu undang-undang adalah MK. Proses dan sifat dari kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan sejak dari mengadili pada tingkat pertama hingga tingkat teakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, tidak ada upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut.  Pascaputusan MK yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat karena kontradiksi dengan UUD, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Namun, sebagai syarat untuk diketahui oleh umum, sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 disebutkan: Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

 

The Legal Implications Constitutional Court Decision


Keywords


constitutional court; legal implication.

Full Text:

PDF

References


Abdul Latif, etc (2009). Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogjakarta.

Amrizal J. Prang, Menafsir UUPA dan Putusan MK, Serambi Indonesia, 15 Maret 2011.

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar, Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007.

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a (2008), Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, PT. Alumni Bandung.

Jimly Assiddiqie, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, bahan ceramah pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung, 19 April 2008.

Janedjri M. Gaffar (2009), Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Maruar Siahaan (2005), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.

Mariyadi faqih, Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Vol. 7 Nomor 3, Juni 2010.

Mahfud, MD, Calon Independen di Aceh Bukan Lagi Urusan MK, Serambi Indonesia, 30 Maret 2011

Rosjidi Ranggawidjaya (1998), Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung

Sri Soemantri (1982), Hak Menguji Materiil di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

Serambi Indonesia, Pasal Calon Independen Bakal Alot, 1 Maret 2010.

Website

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.Sejarah MK, (26 April 2011).

http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3ABanyak+Putusan+MK+Kontroversi&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295〈=en (04 Mei 2011).

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; TLN Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98: TLN Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89: TLN Republik Indonesia Nomor 4415).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114: TLN Republik Indonesia Nomor 4429).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62: TLN Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59: TLN Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; TLN Republik Indonesia Nomor 5076).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.