Identifikasi Qanun Aceh dalam Upaya Menumbuhkan Iklim Usaha Menuju Demokrasi Ekonomi Berdasarkan UUD Tahun 1945

Eddy Purnama, Teuku Ahmad Yani, Saiful Bahri

Abstract


ABSTRACT: This research to present whether economic democration as Stated in the 1945 Constotution, Article 33, has been able to be operationalized in to the Qanuns of Aceh for developing production athmosphir. This research refers secondary data, such as primary, secondary, tertiary resources. However emperical data was also used for quiding analysis of the research. Research finding shows that the effort of developing production athmosphir in case of the special authonomy in Aceh through regional and procedures regulation was not effectively achieved. This was indicated by unability of Aceh Government in constructing legislations product either for implementing obligation affairs or section of choices as there were mentioned in law Number 11, 2006 on Government of Aceh. Besides, effort of making debeaurocratization in permit services, it was not regulated yet in Qanun of Aceh.

 

Identification for Qanun of Aceh in Developing Production Athmosphir Toward Economic Democration Based on 1945 Constitution


Keywords


qanun aceh; constitution.

Full Text:

PDF

References


Albrow Martin (2005), Birokrasi (terjemahan), Tiara Wacana, Yogyakarta.

Amiroeddin Syarif (1987), Perundang-undangan dasar, jenis, dan teknik membuatnya, Bina Aksara, Jakarta.

Ateng Syafrudin (1993), Beberapa Masalah Hukum Pemerintahan Daerah, Makalah Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.

Bagir Manan (1992), Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta.

--------------- (1999), Penelitian di Bidang Hukum, Jurnal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum No. 1, UNPAD, Bandung.

--------------- (2001), Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Bhenyamin Hoessein (2001), Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah, Makalah, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Unibraw, Malang.

Dian Ediana Rae (2008), Mencari Bentuk Regulasi Ekonomi Yang Efisien dan Kompetitif, Legalitas.Org, 21 Januari.

Firman (2008), Evaluasi Produk Hukum Daerah di Bidang Perizinan dan Retribusi, Makalah, Disampaikan pada Training of Regulation Impact Analysis, Bandung, 18 Agustus.

Hamid A. S Attamimi (1990), Peranan Keptusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presidean Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I- Pelita IV, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.

Irawan Soejitno (1983), Teknik Membuat Peraturan Daerah , Bina Aksara, Jakarta.

Ichlasul Amal (2009), Penjabaran Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI, Legalitas.Org, 21 Januari.

Jeane Neltje Saly (2009), Pandangan Hukum Kepedulian Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat Dalam Perspektif Pengembangan Usaha Agribisnis Dalam Era Globalisasi, Legalitas.Org, 20 Januari.

Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Graha Ilmu.

Moh. Koesnoe (1997), Nilai Dasar Tata Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta.

Rony Hanitijo Soemitro (1983), Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sadu Wasistiono (2002), Menata Ulang Kelembagaan pemerintah kecamatan, Citra Pindo, Bandung.

Setya Retnani (2000), Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

Sumadi Suryabrata (1996), dalam Rukmana Amanwinata, Pengaturan dan Batas Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Berdasarkan Pasal UUD 1945, Disertasi, PPS Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1990), Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.

Tim Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (2008), Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah dan Qanun Sebelum Lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh, Desember.

Wahiduddin Adam (2009), Peraturan Daerah yang Bersifat Khusus (Qanun, Perdasi, Perdasus), legalitas.0rg. 22 Januari.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentng Pajak Daerah.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2004 Tentang Pemberdayaan koperasi.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan sentra usaha kecil.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.