Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus

Darmawan Darmawan

Abstract


ABSTRACT : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Bab XII dan XIII diatur tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat. Pasal 98 Undang-undang ini menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga Adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi : Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Keujruen Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Glee atau nama lain, Peutua Seuneubok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain dan Syahbanda atau nama lain. Dalam pasal 99 Undang-undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Untuk lebih lanjut, hal diatas diatur dengan qanun tersendiri. Kebutuhan manusia akan keteraturan melahirkan adagium “Ibi Ius Ibi Sociales”, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum tersendiri yang dapat saja berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat tertentu.

 

The Existence of Customary Law in Special Autonomy


Keywords


hukum adat; otonomi khusus.

Full Text:

PDF

References


Darmawan, Peranan Sarak Opak Dalam Masyarakat Gayo, Jurnal Ilmu Hukum Qanun No. 50 Tahun IIX, Edisi April 2010. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam –Banda Aceh.

Dinas Syariat Islam. Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi, Gubernur dan Edaran Gubernur Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam.

Hakim Nyak'Pha, M. Pelaksanaan Syariat Islam dan Hukum Adat di Aceh. Makalah yang disampaikan pada lokakarya sehari Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Januari 2001.

-------------, Mukim Sebagai Komunitas Adat Aceh. Makalah disamppaikan pada pelatihan dan pembinaan Adat Gampong, Banda Aceh, Oktober 2002.

Hakim Nyak 'Pha,. M. Dan Drs. Rusdi Sufi (ed). Adat dan Budaya Aceh. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda

Aceh, 2000.

Hasymy, A. Kebudayaan Aceh Pada Hakikatnya Kebudayaan Islam. Makalah pada seminar Sejarah dan Kebudayaan Aceh Selatan di Tapaktuan, 15 - 16 Mei 1989.

Husni Bahri Tob. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003. Makalah disampaikan pada Pelatihan Imeum Mukim, Banda Aceh, 2003.

------------, Keistimewaan Daerah Aceh Dipandang Dari Segi Yuridis. Makalah disampaikan pada seminar tentang Pemulihan Kondisi Kehidupan Nasional, Banda Aceh, Maret 1999.

Rusdi Sufi, Struktur Pemerintahan Desa/ Gampong di Aceh Dulu dan Sekarang. LAKA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.