Perlindungan dan Pelestarian Sumber Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Antar Negara Asean

Adwani Adwani

Abstract


ABSTRACT: Zona Ekononi Eksklusif (ZEE) merupakan suatu rezim hukum baru yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Kepada Negara-negara pantai, seperti Filipina dan Indonesia diberikan hak berdaulat di ZEE yang jaraknya 200 mil dari garis pantainya untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber kekayaan alam di laut atau memanfaatkan kekayaan hayati ikan. Dan hanya negara yang bersangkutanlah yang berhak memanfaatkan kekayaan ikan di ZEE, sedangkan negara-negara lain tidak boleh kecuali ada izin. Karena itu diperlukan kerjasama antar negara untuk melindungi dan melestarikan sumber kekayaan alam tersebut, namun perlindungan tersebut kurang diperhatikan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang aspek-aspek yang relevan dilakukan melalui kerjasama antar negara dalam melindungi sumber-sumber perikanan di ZEE dan tentang pengaturan hukum internasional, regional dan hukum nasional dalam mengantifikasi perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE. Dalam kenyataannya perlindungan dan pelestarian sumber-sumber perikanan di ZEE diantara negara-negara ASEAN itu belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun usaha kearah tersebut dilakukan guna pelestarian ikan di laut ZEE. Namun perlindungan tersebut tidak efektif karena banyak kapal, baik dari Indonesia maupun dari Negara  ASEAN lainnya yang menangkap ikan tanpa memperdulikan tentang perlindungan dan pelestarian sumber ikan di ZEE, bahkan banyak kapal ikan asing tersebut menangkap ikan di ZEE Indonesia secara illegal, sehingga unsur kepentingan perlindungan dan pelestarian  sumber  ikan tersebut diabaikan oleh kapal-kapal perikanan tersebut.

 

The Protection and the Conservation of Fishery Resources in the Economic Exclusive Zone Among the Asean States


Keywords


perlindungan; sumber ikan; zona ekonomi eksklusif.

Full Text:

PDF

References


Churchil RR and Lowe Av, 1983, The Law Of The Sea, Mancherted University Press.

Ferdi, 2004, Aspek Pengalihan Hukum Lingkungan Internasional Dalam Standarisasinya ISO Seri 14001 dan Aplikasinya Di Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana, Unpad, Bandung.

Frans Likadja, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan, Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XV Juni 1995.

M. Daud Silalahi, 1992, Pengaturan Hukum Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung.

_________, 1992, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional Regional Dan Nasional, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta.

Muazzin, 2004, Implikasi Pengaturan GATT/WTO Terhadap Ekspor Komoditi Perikanan Indonesi Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan, Tesis, Pascasarjana, IINPAD, Bandung.

Yustinus Pedo, 1994, Kerjasama Regional Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Perikanan di ZEE, Tesis, Pascasarjana, UNPAD, Bandung.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.