Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Satria Ferry

Abstract


Kewenangan jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa Kejaksaan di bidang Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu tersebut dapat diartikan berupa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi, Namun demikian Kejaksaan sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum membawa hasil maksimal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, di mana  jaksa bertindak sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dan untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain baik secara perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Akibat hukum yang timbul akibat rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi telah menimbulkan tanggapan miring dan kekurangpercayaan atas indenpendensi kejaksaan khususnya terhadap pihak jaksa penyidik yang menangani perkara.

 

Existence of Aceh Attorney Investigations in Corruption Case

 

Authority of the Attorney as investigator for the time being specifically mentioned in Article 30 paragraph (1) letter d of Law Number 16/2004 on the Attorney determines that the Prosecutor in the Attorney has the authority to investigate such criminal acts specified by law. Certain criminal acts can be interpreted in the form of investigative authority of the special crimes such as corruption, however the Attorney as investigators in combating corruption not bring maximum results. Based on the survey results revealed that the implementation of the authority of the Attorney as investigators in handling corruption cases, where prosecutors act as the investigator concurrently as a public prosecutor and to complete its obligations Prosecutors should cooperate with the other party either as individuals, legal entities and government agencies. The legal consequences arising from the low level of resolution of cases of corruption have led to skewed responses and lack of trust on Indenpendensi Attorney particularly against the prosecution investigator who handled the case.


Keywords


eksistensi kejaksaan; penyidikan; korupsi; existence attorney; investigations; corruption.

Full Text:

PDF PDF

References


Denny Indrayana, Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor, Peberbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Liek Wilardjo, Resolusi, Kompas, 2 Januari 2006.

Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi, Jurnal Kanun: Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV (Agustus, 2013).

Poerwadarminta dalam Suryono, Sutarto. Hukum Acara Pidana Jilid I. Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

T.A. Legowo, “The Bureaucracy & Reform”, sebagaimana dikutip oleh Richard W. Backer dalam “Birokrasi dalam Polemik”, Moeljarto Tjokrowinoto, Pusat Studi Kewilayahan UMM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2004, hlm. 17.

Yudi Kristiana, 2010, “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif”, Makalah, Perkumpulan HuMa, LeIP, PSHK,19 Januari.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8/1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 20/2001 tentang Undang-Undang No. 31/1999 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 22/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 58/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.