Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei

Abstract


ABSTRAK: Pada tataran praktik, SEMA No. 7 Tahun 2014 yang menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali hanya boleh satu kali mengesampingkan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali boleh dilakukan berkali-kali. Penolakan perkara pengajuan Peninjauan Kembali yang kedua kali yang diajukan oleh Michael Titus Igweh dalam Putusan MA No. 144 PK/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 memiliki daya kekuatan yang mengikat para hakim-hakim dari pada Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan hukum mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. SEMA hanya-lah suatu produk peraturan kebijakan yang berisikan petunjuk teknis untuk menja-lankan tugas publik. Landasan hukum pemberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 memi-liki materi pengaturan yang sama dengan materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh MK No. 34/PUU-XI/2013, secara otomatis juga ikut membatalkan materi pasal yang dijadikan landasan hukum pemberlakuan SEMA tersebut sehing-ga pembentukannya cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Disarankan Mahkamah Agung perlu melakukan penyempurnaan terhadap SEMA No. 7 Tahun 2014 agar tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

 

The Binding Precedent of The Supreme Court Circular Number 7, 2014 on The Application of Judicial Review in a Criminal Case

 

ABSTRACT: In practice, the Supreme Court Directive (SEMA) Number 7, 2014 stating that the application is only permitted once time which disregarded the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 which nullified Article 268 (3) of Indonesia Criminal Justice Procedure Act (KUHAP) stating the application of the review could be done more than one. Michael Titus Igweh brings that SEMA Number 7, 2014 the application of the review is rejected for the second time case in the Supreme Court Decision Number 144 PK/Pid.Sus/2016 shows, 2014 has a binding power for judges from the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013. This research aims to know the binding legal power of the Supreme Court Circular Number 7, 2014 on the application review of criminal case. This is a normative juridical research method. The research shows that the Supreme Court Directive (SEMA) Number 7, 2014 has not binding legal power and it is not included in this type of statutes as mentioned in Article 7 and Article 8 of Law Number 12, 2011. The Supreme Court Directive (SEMA) is simply a product of regulatory policy which only contains technical instruction to perform of public duties. The legal basis used in the implementation of The Supreme Court Directive (SEMA)  Number 7, 2014, has the material the same arrangement with the substance of Article 268 (3) Criminal Procedure Code (KUHAP) has been nullified by the Constitutional Court Number 34/PUU-X/2013, the automatically also nullified the material section which is used The legal basis of Supreme Court Directive (SEMA) it is unprocedured produce and has not binding legal power. It is recommended that the Supreme Court should revise the Circular of the Supreme Court Number 7, 2014 hence it does not violates the Decision of the Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013.

Keywords


kekuatan hukum; surat edaran; mahkamah agung; peninjauan kembali; legal power; circular; supreme court; application review.

Full Text:

PDF

References


Abdul Latif dkk., 2009, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta.

Aristoni, 2014, Tindakan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare State Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus.

Bachtiar, 2015, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Budi Suhariyanto, 2015, Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum), Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2 Juli.

Eri Yulikhsan, 2016, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN), Deepublish, Yogyakarta.

Hukumonline.com, 2015, “LBH Pers SE Kapolri Hate Speech Bisa Jadi Mainan Aparat”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56371efa6678c/lbh-pers--sekapolri-ihate-speec h-i-bisa-jadi-mainan-aparat, diunduh 03 November.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta.

Modus Aceh, 2015, “Surat Edaran, ‘Kerikil’ dalam Perundang-Undangan”, http://www.modusaceh.com/surat-edaran-kerikil-dalam-perundang-undangan/, diunduh 29 Mei.

Muhammad Siddiq Armia, 2011, Studi Epistemologi Perundang-Undangan, Teratai Publisher, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Puteri Hikmawati, 2015, “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali”, Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 01 Januari.

Seno Wibowo Gumbira, 2016, Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana), Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 46 No. 1.

Shanti Dwi Kartika, 2014, “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 06 Maret.

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Victor Imanuel W. Nalle, 2013, Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan: Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 1 April.

Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013. Tanggal 6 Maret 2014

Putusan Mahkamah Agung No. 144 PK/Pid.Sus/2016. Tanggal 20 Juli 2016.

SEMA No. 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Tanggal 31 Desember 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.