The Role of Adat Justice and Its Adat Institutons in Preventing Transnational Crimes in Aceh Province, Indonesia

Sri Walny Rahayu

Abstract


More than one decade after Law Number 11/2006 on the Government of Aceh entered into force, the adaptive ability of adat justice and acehnese adat institutions survived because of their strong legal basis in indonesian laws and regulations. On the other hand, the implementation of the Asean Economy Community (AEC) since December 31, 2015, imposes threats like the emergence of various forms of transnational crime that crosses national boundaries, committed by perpetrators from two or more countries with modern modus operandi. The enactment of the  AEC in Aceh poses a challenge to exploit the opportunities adat justice and adat institute to anticipate such crimes. Based on data from the Asean Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN-PACTC), There are eight (8) types of transnational organized crime, illicit drug trafficking, human trafficking, sea piracy, arms smuggling, money laundering, terrorism, international economic crime and cyber crime. This paper describes the adaptive ability of adat justice, and acehnese adat institute and intervention model of adat justice in aceh, the era of AEC in facing transnational crime. The power of adat justice and acehnese adat institutions should be expanded facing - the challenges - of transnational crime as a result of the implementation of the AEC in Indonesia

 

Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional di Provinsi Aceh, Indonesia

 

Lebih dari satu dekade setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kemampuan adaptif peradilan adat dan lembaga adat Aceh terus bertahan karena memiliki dasar legalitas penormaan yang kuat diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Di sisi lain jika dikaji, konsekuensi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) efektif berlaku 31 Desember 2015 di Indonesia berpotensi menimbulkan ancaman seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan transnasional yang melintasi perbatasan suatu negara, dilakukan oleh pelaku dari dua atau lebih negara dengan modus operandi modern. Berlakunya MEA bagi Aceh merupakan tantangan memanfaatkan peluang peradilan adat dan lembaga adat mengantisipasi kejahatan tersebut. Berdasarkan data dari ASEAN Rencana Aksi untuk memerangi kejahatan transnasional terdapat delapan bentuk kejahatan yaitu, perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, laut-pembajakan, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional dan cyber crimes. Tulisan ini bertujuan menjelaskan kemampuan adaptif peradilan adat, lembaga adat Aceh, dan model intervensi peradilan adat di Aceh menghadapi kejahatan transnasional era MEA.


Keywords


adat justice; adat institution; transnational crime prevention; aceh; peradilan adat; lembaga adat; pencegahan kejahatan transnational.

Full Text:

PDF

References


Anonymous, 2003, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnershipfor Governance Reform, Jakarta.

Denys Lombard, 2007, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Winarsih Arifin (penerjemah), Kepustakaan populer Gramedia (KPG), Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Koentjaraningrat, 1977, Pengantar Ilmu Antropologi, Dian Rakyat, Jakarta.

Sri Walny Rahayu, 2014, Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Dengan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laôt Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.

______, 2016, Indigenous Institutions and the Local Wisdom Values in Indonesia as one of the Prevention Strategies of the Child Trafficking in the AEC, on the Proceedings International Conference: “The Strategy in Building The Competitiveness in the ASEAN Economic Community ERA (SBC-MEA)”, University of Abulyatama, Aceh Besar.

Sri Walny Rahayu, 2016, “Peradilan Adat di Aceh, sebagai Model Revitalisasi Pembentukan Sistem Hukum Peradilan Adat di Indonesia”, dalam Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (eds), Restorative Justice: Paradigma Baru Hukum Pidana, Inca Publishing, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, cet. ke-1, Alumni, Bandung.

Laws

Indonesian Constitution.

Law No. 39/1999 on Human Rights.

Law No. 44/1999 on the Implementation of the Special Status of the Special Region of Aceh.

Law No. 18/2001 on theSpecial Autonomy forthe Special Region of Aceh as Nanggroe Aceh Darussalam Province.

Law No. 11/2001 on the Governance of Aceh.

Law No. 48/2009 on Judicial Power.

Law No. 12/2011 onFormulation of Laws and Regulations.

Law No. 6/2014 on Villages.

Qanun No. 16/2002 on Marine and Fish Resources Management.

Qanun No. 4/2003 on Mukim Governance in Nanggroe Aceh Darussalam Province.

Qanun No. 5/2003 on Gampong Governance.

Qanun No. 9/2008 on the Empowerment of Adat Lifestyle and Customs.

Qanun No. 10/2008 on Adat Institutions.

Governor of Aceh’s Regulation No. 60/2013 on Dispute Settlement according to Adat and Customs.

Other Sources

Agus Subagyo, “Kesiapan Polri Menghadapi MEA 2015,” https://agussubagyo1978.wordpress.com/2015/02/08/kesiapan-polri-menghadapi-mea-2015/, [accessed 20/03/2016].

Emil Kleden, “Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi”, 2008, [accessed 05/05/2010].

Muklis Sya’ya, Ketua MAA Menghadiri Peluncuran Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan Tahun 2016-2019 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas RI, , [accessed, 25/05/2016].




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v19i3.8980

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.