Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial

Dwimas Suryanata Nugraha, Suteki Suteki

Abstract


Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana sumber ekonomi dan penghidupan masyarakatnya sangat bergantung pada produksi maupun hasil-hasil pertanian. Hal tersebut mengakibatkan persoalan pada bidang pertanian menjadi masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahan pertanian di Indonesia yaitu sengketa tanah perkebunan yang berujung pada konflik perkebunan. Mayoritas konflik perkebun-an terjadi antara petani dengan perusahaan perkebunan yang menyebabkan banyak kerugian, baik material maupun non material. Konflik usaha perkebunan perlu ditangani dengan baik agar tujuan utama dari pengelolaan perkebunan dapat tercapai. Ketika konflik terjadi, pemerintah adalah pihak yang paling berwenang dalam menanganinya, pihak yang obyektif dan tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. Perlu adanya politik hukum penanganan konflik perkebunan oleh pemerintah yang memberikan rasa keadilan bagi pada pihak-pihak yang berkonflik.

 

Legal Politics the Handling of the Plantation Conflict by the Government in Creating the Social Justice

 

Indonesia is a agraris country, where economic and society lifes depend on agriculture product. It makes agriculture problems become the main problem for indonesian. One of agriculture problem in Indonesia is land plantation disputes that cause a conflict on plantation business. The majority of conflicts occur between farmers and plantation companies that cause many losses, both material and non-material. Plantation conflicts need to be handled properly so that the main objective of plantation management can be achieved. When conflict occurs, government is the most authorized party to handle it, the objective and impartial parties of either party in conflict. It is necessary to have a legal policy on handling of plantation conflicts by the government which gives a sense of justice for the parties.


Keywords


politik hukum; konflik perkebunan; pemerintah; keadilan sosial; legal policy; plantation conflicts; government; social justice.

Full Text:

PDF

References


Adji Samekto, 2008, Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan, Genta Press, Yogyakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Laporan Tim Pelaksana Kajian Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016, "Kebijakan Kementan dalam Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan", disampaikan pada Rakor Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Utara, Medan.

DPR, 2014, Naskah Akademik RUU tentang Perkebunan Hak Inistiatif DPR-RI, DPR, Jakarta.

Emil Salim, 1992, Pembangunan Berkelanjutan, Gramedia, Jakarta.

Edra Satmaidi, 2010, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, dikutip dari https://edrasatmaidi2010.wordpress.com/2010/11/03/politik-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia/ diakses tanggal 28 Oktober 2017.

Esmi Warassih dan Sulaiman, 2017, Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan, CakraBooks, Solo.

Ilyas Ismail, 2012, Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 3.

Ilyas Ismail, Abdurrahman Abdurrahman, Sufyan Sufyan, 2015, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 1.

Iskandar Mirza, 2012, Konflik Kepemilikan atas Lahan Perkebunan antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UI, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Abadi, Bandung.

Maksi Nomlene, 2015, Rekonstruksi Politik Hukum Pengelolaan Perikanan Laut, Berbasis Kemakmuran Rakyat, Jurnal Hukum, Master Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Philip Nonet dan Philip Selznick, 2010, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2005, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No.1.

Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

Sholih Mu’adi, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hlm. 8.

Surya Rizaputra, 2010, “Manajemen Konflik”, dikutip dari https://suryarizaputra.word-press.com/2010/10/14/manajemen-konflik/diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Suteki, 2009, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sum Ber Daya Air), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

Suteki, 2013, Desain Hukum di Ruang Sosial,Thafa Media, Yogyakarta.

Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.

Takdir Rahmadi, 1996, “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan”, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, FH Unair Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

UU No. 39/2014 tentang Perkebunan.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9827

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.