Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja

Rizky Dian Bareta, Budi Ispriyarso

Abstract


Ketimpangan antara angkatan kerja dan lapangan pekerjaan di Indonesia memaksa para pencari pekerjaan merambah lapangan pekerjaan di negara lain, namun Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mayoritas merupakan pekerja pada sektor-sektor dengan risiko tinggi. Negara seharusnya memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada tenaga kerja di luar negeri mulai dari fase sebelum bekerja, selama bekerja, dan fase purna bekerja. Permasalahan dari perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah bagaimana politik hukum Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia fase purna bekerja. Perbaikan secara menyeluruh dari instrumen politik hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diharapkan untuk mewujudkan target Pemerintah untuk Zero Tenaga Kerja Indonesia Pembantu Rumah Tangga dapat terwujud.

 

Legal Politics Protection of Indonesian Migrant Workers in Full-Phase of Work

 

The gap between workforces and jobs in Indonesia forces job seekers to look for job opportunities in other countries, but most of Indonesian migrant workers work on the high risk sectors. The state should provide comprehensive protection to migrant workers from the pre-work phase, during the work, and the full-work phase. The problem of the protection of Indonesian migrant workes is how Indonesian political law in the protection of migrant workers on the full-phase of work. The overall improvement on the instrument of legal political of protection of  Indonesian labor is expected to realize in order to achieve the government target for zero Indonesian migrant domestic workers.


Keywords


tenaga kerja indonesia; purna bekerja; politik hukum; indonesian migrant worker; full-phase of work; political law.

Full Text:

PDF

References


A. Patra M. Zen, 2010 “Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia Problem dan Upaya Perbaikan”, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial, Cetakan Ketiga, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Bimo Rizandi, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Masa Pra Penempatan Pasca Ratifikasi International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Their Families”

Dodik SNH, 2015, Klausula Terkait Perlindungan terhadap Buruh Migran dan Urgensinya untuk Diatur Secara Khusus di dalam Perjanjian Perdagangan Bebas antara ASEAN dan Uni Eropa, Jurnal Ius Quia Iustum, No. 3 Vol. 22.

Hamdan Tri Atmaja, dkk, 2014, Model Pemberdayaan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Berbasis Arena Produksi Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera di Propinsi Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Johannes, 2007, Politik Hukum Perburuhan Suatu Hasil Observasi Terhadap Kebijakan dan Permasalahan Buruh Migran Indonesia, Jurnal Hukum, No.3 Vol. 14.

Kotan Y Stefanus, 2010, Pengembangan Sistem Hukum Dalam Era Otonomi, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 3.

Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-undangan I, Kanisius, Yogyakarta.

Peni Susetyorini, 2010, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No.01.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2014, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku I Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta

Tri Listiani, dkk, 2012, Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.2.

Wardah Hafidz, 2010, “Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan Telaah Empiris dan Alternatif Solusi”, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial, Cetakan Ketiga, Komisi Yudisial RI, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.