Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang

Ismail Shaleh

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang berdasarkan Pasal 53 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Semarang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, terdapat beberapa faktor yang menjadikan Pemerintah Kota Semarang belum cukup dalam mengim-plementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang.

 

Implementation of the Fullfilment of Rights for People with Disability in the Employment in Semarang

 

This study aims to find out examine the implementation of the fulfillment of rights for people with disabilities in the employment field in Semarang based on Article 53 the Law Number 8 year 2016 on People with Disability. This research used empirical juridical method. The results study found that First, the implementation of the fulfillment of rights for disabilities in Semarang has not been fully implemented properly. Secondly, there are several factors that make the Government of Semarang has not properly implemented the rights for people with disabilities in Semarang.


Keywords


pemenuhan hak; penyandang disabilitas; hukum ketenagakerjaan; fulfillment of rights; people with disability; labor law.

Full Text:

PDF

References


Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiyono, Muhtadi, Ade Arief Firmansyah, 2015, Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67 Th XVII.

ILO, 2006, Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja, ILO Publication, Jakarta.

Jazim Hamidi, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, Jurnal: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 23, No 4.

Khairani, 2012, Analisis Permasalahan Outsourching (Alih Daya) dari Perspektif Hukum dan Penerapannya, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56 Th XIV.

Lalu Husni, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi‐Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Metro, “Perusahaan Lakukan Diskriminasi Saat Merekrut Difabel”, dimuat dalam http://metrosemarang.com/perusahaan-lakukan-diskriminasi-saat-merekrut-kaum-difabel, di akses 9 Agustus 2017.

Metro, “Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Semarang Masih Minim”, dimuat dalam http://metrosemarang.com/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-semarang-masih-minim, diakses, Senin, 14 Agustus 2017.

Rizqa Maulinda, Dahlan, M. Nur Rasyid, 2016, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 3.

Simgakin, “Data Penyandang Disabilitas”, dimuat dalam http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website/web/pages/119. Diakses Senin 14 Agustus 2017.

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 2014, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance, Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21.

Suhartoyo, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal: Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4.

Sutedi Ardrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

UU No. 21/2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan).

Peraturan Presiden No. 21/2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.