Penentuan Nilai Limit oleh Bank Kreditur Berdasarkan Penaksiran oleh Penaksir

Basri Efendi, Chadijah Rizki Lestari

Abstract


Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMKN 27/2016) diketahui bahwa bank kreditur menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian penilai atau penaksiran penaksir. Pasal 45 PMKN 27/2016 menentukan, penetapan nilai limit berdasarkan penilaian oleh penilai dilakukan apabila nilai limit objek hak tanggungan paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau apabila bank kreditur akan ikut sebagai peserta pada lelang tersebut. Terhadap nilai limit objek hak tanggungan yang nilai limitnya berada di bawah Rp. 1.000.000.000 nilai limit akan ditetapkan bank kreditur berdasarkan penaksiran penaksir. Penaksir ini merupakan pihak yang berasal dari pihak bank kreditur, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank kreditur, termasuk kurator untuk benda seni dan benda atik atau kuno. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative bersifat eksplanatoris, yang akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Perlu dilakukan evaluasi dan deregulasi terkait penetapan nilai limit yang dilakukan berdasarkan penaksiran penaksir.

 

Determining the Limit Value by the Seller Based on the Implementation of the Minister of Finance

 

Based on the provisions of Article 44 Paragraph (1) of Regulation of the Minister of Finance Number 27 / PMK.06 / 2016 concerning the Auction Directive (PMKN 27/2016) it is known that the creditor bank determines the limit value based on the assessor assessment or appraisal assessment. In the subsequent provision that Article 45 of PMKN 27/2016 is known that the determination of the limit value based on the assessment by the assessor is made if the limit value of the object of mortgage right is at least Rp.1.000.000.000 (one billion rupiah) or if the creditor bank will participate as a participant in the auction. Whereas to the limit value of the mortgage object whose the limit value is below Rp.1.000.000.000 (one billion rupiah) it will be determined by the creditor bank based on the appraisal of the appraiser. This estimator is a party that comes from the bank, which conducts an assessment based on methods that can be justified by the creditor bank, including the curator for art objects and ancient objects. This research used a normative juridical approach that is explanatory, which will be analyzed with qualitative approach. It is important to evaluate and deregulate the determination of the limit  value based on the assessment of the estimator.


Keywords


nilai limit; penaksiran penaksir; bank kreditur; value limit; appraiser assessment; creditor bank.

Full Text:

PDF

References


Abdul Khalim, 2016, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL”, dikutip dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/perbuatan-melawan-hukum-dalam-gugatan-pelaksanaan-lelang-kpknl, diakses tanggal 15 Maret 2016.

Adwin Tista, 2013, Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia, Jurnal al ‘Adl, Vol. 5 No. 10.

Andita Pritasari, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip 5C (The Five C’S Of Credit) dalam Analisis Pemberian Kredit dan Pengaruhnya dalam Pencegahan Terjadinya Kredit Bermasalah pada PT. Bank X Tbk Cabang Bogor, hlm.8. diambil melalui http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S-Andita%20Pritasari, diakses tanggal 1 November 2017.

Arie S.Hutagalung,dkk., 2012, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, Pustaka Larasan, Bali.

Boedi Harsono, “Macam-macam Hak Penguasaan atas Tanah”, dikutip dari http://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-penguasaan-atas-tanah/, diakses tanggal 1 oktober 2017.

Chadijah Rizki Lestari, 2017, Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 1.

F. Erlina, Pengaruh Besar Modal (Modal Sendiri), Pemberian Kredit, dan Tingkat Suku Bunga Kredit TerhadapPeningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Bantul, Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, dikutip dari eprints.uny.ac.id/8760/3/bab%202%20-08404244001.pdf, diakses tanggal 15 November 2017.

Gunarto Suhardi, 2006, Resiko dalam Pemberian Kredit, Jurnal Hukum Projustitia, Vol. 24 No.1.

Maria Farida Indrati S., 2013, Ilmu Perundang-Undangan 1, Cet. 13, Kanisius, Yogyakarta.

Mei H.M. Munte dan Santi Pebrina Sitorus, 2014, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Bara, Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Mutiara Putri Artha, “Tanah Ulayat”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/tanah-ulayat, diakses tanggal 3 Oktober 2017.

Ni Luh Putu Widyantini, dkk, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Debitur (Nasabah) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kreidt Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 2 No. 1.

Penna Rahmawati dan Diana Tantri Cahyaningsih, 2016, Akibat Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Benda Tak Bergerak Yang dibuat di Bawah Tangan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tegal Unit Singkil, Privat Law, Vol. IV No. 2.

Renniwaty Siringoringo, 2012, Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rosmidah, Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia, https://media.neliti.com/media/publicati-ons/43217-ID-kepemilikan-hak-atas-tanah-di-indonesia.pdf, diakses tanggal 1 Oktober 2017.

Rosmidah,”Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya”, https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370/287.

Saduldyn Pato, 2013, Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4.

Siti Malikhatun Badriyah, 2012, Pemuliaan (Breeding) Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Leasing di Indonesia, Jurnal Yustisia Vol. 1 No. 2.

Tan Kamello, dkk, 2014, Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan sebagai Jaminan Pengembalian Hutang Pembiayaan Bermasalah pada Praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan, USU Law Jurnal, Vol. 2 No. 2.

Yohanes Benny Apriyanto, 2017, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi”, e-journal.uajy.ac.id79811JURNAL.pdf, diakses tanggal 10 November 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.61/Pdt.G/2012/PN.Kdr, melalui https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4b0271cb83fb9c295d940d567c330807.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 92/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, diakses melalui http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/95dbf2ba17e084f6b902d337929bcdbd.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9934

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.